Putusan MK 135/2024 Selaras Dengan UUD 1945?

Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusannya, dan kini beberapa pakar hukum tata negara mulai melakukan kajian terhadap keputusan tersebut ada beberapa pihak menyatakan sebagai berikut 'Saat dinyatakan putusan MK ya dituruti, dong" 

saya sepakat setiap putusan hukum wajib dihormati, hanya saja menjadi dasar hukum melakukan penundaan pemilu untuk DPRD melanggar pasal 22 E UUD 1945.  Terbayang kan,  klw itu terjadi bila penundaan itu untuk pilpres sebelum pemilu 2024 pasti akan terjadi kekisruhan politik.

Menjadi pertanyaan selanjutnya apakah UU yang telah berkesesuaian dengan UUD 1945 dapat ditafsir berbeda oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga mempengaruhi suatu frasa dalam pasal pasal yang secara jelas diatur dalam UUD 1945.

Apakah dalam Pasal 24C UUD 1945 MK diberi kewenangan untuk melakukan tafsir perubahan makna UUD 1945 melalui Uji materiil. Disinilah kembali lagi harus dilihat kewenangan MK. bila menghormati putusan MK maka MPR harus melakukan amandemen UUD 1945 agar secara konstitusional mengizinkan terjadinya perpanjangan waktu untuk pemilu DPRD. Dan MK dapat memperluas makna tafsir UUD 1945.

Bagaimana cara melaksanakan pemilu yang sudah ditetapkan 5 tahun sekali berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen yang mengunci agar tidak ada celah penundaan maupun percepatan pemilu karena sebelum amandemen UUD 1945 pasal 22 E, telah terdapat sejarah bahwa pemilu tidak dilaksanakan 5 tahun sekali yaitu pada masa Soekarno dimana pada tahun 1955 pemilu dilaksanakan dan karena tidak keselarasan pemerintah akhirnya Bung Karno pun mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang memutuskan untuk membubarkan parlemen hasil Pemilu 1955.

Lalu pemilu ke 2 masa Soeharto  pada tahun 1971 memilih DPR, DPRD 1 dan DPR 2, lalu pemilu ke 3 pada tahun 1977 dan pernah terjadi juga pada tahun 1997 pemilu dan dilaksanakan kembali pemilu pada tahun 1999. Sehingga untuk menjaga kepastian waktu pemilu 5 tahunan maka MPR melakukan amandemen ke 3  UUD 1945  pada sidang tahun MPR pada 10  November 2001 dan menetapkan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Sehingga apabila MK memiliki pertimbangan hukum dan hal tersebut apakah dipandang kesesuaian dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana Amanat UUD 1945. Maka sudah tugas MPR lah sebagai pemegang legesi dalam membuka kebuntuan Konstitusi ini yaitu melakukan amandemen UUD 1945.

Ada beberapa pakar tidak sepakat ditariknya MPR dalam menyelesaikan kebuntuan ini, dan ada beberapa pakar menyatakan MPR adalah solusi dengan kewenangan diberikan salah satunya amandemen UUD 1945 sehingga memecahkan kebuntuan Konstitusional. Terkait penundaan pemilu DPRD selama 2 hingga 2.5 tahun lamanya. Yang dalam artian mensampingkan pasal 22E UUD 1945.

MK memperluas tafsir pilkada masuk dalam rezim pemilu.

Bahwa sebagaimana Pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". 

Sehingga bisa saja menafsirkan pilkada masuk dalam rezim pemilu bila dikaitkan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 sehingga pilkada pertama kali tahun 2006. Hal ini kerena memiliki dasar untuk memperkuat open legal policy pembuat UU. Dan putusan MK nomor 97/2013 yang menyatakan tidak berwenang dalam sengketa pilkada karena tidak masuk katagori rezim pemilu sebagaimana tidak tercantum jelas dalam UUD 1945. Dan putusan MK nomor 85/2022 menyatakan berwenang dikarenakan Pembuat Undang Undang tidak membentuk pengadilan khusus sedangkan proses tahapan pilkada telah berjalan sehingga bila pemerintah dan DPR baru akan membentuk agar terjadi kepastian proses MK menyatakan peradilan khusus untuk pemilu 2024 merupakan inkonstitusional.

Kini pada putusan MK nomor 135/2024 kembali lagi melegitimasi pilkada masuk dalam pemilu. Sehingga dianggap telah mengunci keinginan pemerintah dan DPRD untuk pilkada keluar dari pemilu dan dipilih melalui mekanisme pemilihan di DPRD.

Yang harus dipahami bahwa tidak ada aturan periode dalan pilkada berapa tahun sekali harus dilaksanakan dan apakah harus melalui pemilu atau mekanisme lainnya hal tersebut tidak diatur dalam UUD 1945 sehingga bisa ditafsir oleh MK lalu bagaimana dengan DPRD yang secara jelas tertulis dalam Pasal 22E. Dan ada jangka waktu yang diberikan?

Dr. Ridwan Syaidi Tarigan

Founder RST. Law Firm

Read More

Tragedi Isu Dugaan Ijasah Jokowi

Maraknya isu ijasah palsu yang dilontarkan oleh berbagai pihak, membuat seorang Joko Widodo akhirnya menentukan sikap, hal ini dilakukan karena tantangan roy suryo untuk melaporkan dirinya dengan pencemaran nama baik, dari pada menyuruh pihak lain yang membuat laporan polisi. bila dikaji bahwa pernyataan tersebut merupakan kajian ilmiah maka kita kaji dahulu apa yang dimaksud dengan kajian ilmiah tersebut, berdasarkan keterangan bahwa kajian ilmiah merupakan suatu rangkaian pengamatan yang dilakukan secara sambung-menyambung dan terakumulasi,  kemudian melahirkan teori yang mampu menjelaskan maupun meramalkan fenomena-fenomena. lalu bila dikaitkan dengan perkara tersebut apakah dapat dikatagorikan kajian ilmiah? maka yang harus diperhatikan adalah apakah suatu barang yang dikaji sebelumnya diperiksa secara sambung menyambung? yang artinya diperoleh dari pemilik barang tersebut dan dilakukan pencocokan dengan pemilik ijsah lainnya yang sengkatan dan satu fakultas. apabila dalam pemeriksaan tersebut tidak ditemukan identik maka langkah selanjutnya mengkonfirmasi kepada pihak universitas yang mengeluarkan produk ijasah tersebut, maka apabila terklarifikasi bahwa Ijasah tersebut memang dikeluarkan oleh universitas sehingga dapat disimpulkan sutu kajian hasil penelitian tersebut.

Sikap Joko Widodo sebagai subjek hukum memiliki hak untuk tidak dapat memberitahukan dokumen pribadinya kepada siapapun yang tidak memiliki kewenangan dan kepentingan secara konstitusi, Dokumen Pribadi dapat ditunjukkan secara sukarela untuk kepentingan administrasi yaitu melamar pekerjaan, mencalonkan diri sebagai pejabat publik dan hal lainnya. tidak bisa secara serta merta ditunjukkan ke khalayak umum secara sembarangan. apabila alasannya karena menjabat sebagai pejabat publik pastilah ijasah tersebut sudah diperlihatkan kepada Komisi pemilihan umum untuk diklarifikasi dengan universitas kebenarannya. maka tidak axda seorang roy suryo mengambil alih kewenangan yang tidak diberikan berdasarkan konstitusi.

Isu ketidak hadiran seorang prinsipal yaitu Joko Widodo dalam persidangan mediasi merupakan hak seseorang yang telah memberikan kuasa kepada Advokat yang diberikan kuasa untuk menghadiri persidangan, baru akan menjadi masalah bila Seseorang yang mengajukan Gugatan tetapi dalam mediasi prinsipal tidak hadir dalam mediasi maka dapat gugur gugatannya, hal tersebut tidak sama dengan Tergugat. Fungsi Mediasi merupakan penyelesaian perkara sebelum masuknya dalam pokok perkara persidangan bisa terselesaikan dengan baik, dan bila ada pihak tetap tidak mau berdamai dan meneruskan perkara ini maka tidak dapat terhalangi, karena merupakan hak setiap warganegara.

Read More

Biodata diri Founder RST Law Firm

Ridwan Syaidi Tarigan adalah seorang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang hukum (hingga jenjang Doktor). Karirnya sebagai Advokat dan Kurator menunjukkan pengalaman praktis dalam bidang hukum. Minatnya yang besar dalam menulis, terutama buku-buku yang mendalam mengenai hukum tata negara dan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan dedikasinya untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum.

Putra Pertama dari Alm.Bustami Tarigan dan Nurleli br Sebayang memiliki Keinginan untuk menjadi dosen mencerminkan hasrat untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan generasi mendatang. Selain karir profesional, keterlibatannya dalam PMI menegaskan kepedulian sosial dan keinginan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Ridwan Syaidi Tarigan adalah seorang individu yang memiliki dedikasi tinggi di bidang hukum, aktif dalam berbagai kegiatan intelektual dan sosial, serta memiliki keinginan kuat untuk terus berkontribusi.

Adapun beberapa karya yang telah diterbitkan dalam buku diantaranya :

• Kerah putih koorporasi
• Kewenangan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala daerah serentak
• Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
• Dinamika implementasi putusan Mahkamah Konstitusi
• Reformasi hukum tata negara : menuju keadilan dan keseimbangan
• Menuju negara hukum yang berkeadilan
• Konstitusi dan kekuasaan studi kasus dalam hukum tata negara
• Hukum acara mahkamah konstitusi
• Hukum tata negara dan tranformasi : implikasi dan prospek sosial

Ridwan Syaidi Tarigan mendirikan Firma Hukum pada tahun 2010, yang beralamat di Jalan Kartika No 153 Meruya Utara Jakarta Barat.

Read More

Hukum Tata Negara dan Transformasi

Hukum tata negara merupakan bagian penting dari sistem hukum yang dimiliki oleh setiap negara di dunia, baik negara-negara dengan tradisi hukum yang panjang maupun negara-negara modern yang lebih baru terbentuk. Meskipun demikian, formulasi hukum tata negara dan penekanan yang diberikan akan berbeda sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks masing-masing negara. Setiap negara, berdasarkan karakteristik sosial, politik, ekonomi, dan sejarahnya, akan mengembangkan sistem hukum tata negara yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi rakyatnya. Perbedaan ini juga mencerminkan bagaimana negara-negara tersebut mengatur hubungan antara rakyat, pemerintah, dan institusi lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Keberadaan hukum tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memegang peranan yang sangat penting. Hukum tata negara berfungsi untuk menggambarkan suasana ketatanegaraan, menyusun pemerintahan, menentukan wewenang, serta menetapkan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara. Selain itu, hukum tata negara juga mengatur interaksi antara berbagai lembaga negara, baik dalam konteks hubungan internal maupun eksternal. 

 

bisa dibeli buku ini digramedia dan shopee

https://www.gramedia.com/products/hukum-tata-negara-dan-transformasi

Read More

THE URGENCY OF LAW ENFORCEMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION AGAINST THE PRACTICE OF WITHHOLDING DIPLOMAS BY COMPANIES: A CASE STUDY IN SURABAYA

Ridwan Syaidi

Legal Aid and Consulting Institute Foundation The Community Cares for Justice

 

Abstract

This study examines the urgency of law enforcement of personal data protection against the practice of holding diplomas by companies in Surabaya. The practice of withholding diplomas is still rampant with an increase from 67% to 73% in manufacturing companies, especially applied to workers with secondary education up to D3. The research aims to analyze the practice of diploma detention in the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and its implications for the Indonesian constitutional system. Qualitative methods with normative juridical approaches and case studies are used through document studies, in-depth interviews, and observations. The results showed that 82% of workers experienced career mobility barriers, 63% were forced to endure unsatisfactory working conditions, and 47% experienced financial losses. This practice is contrary to the Personal Data Protection Law and there is no Employment Law allowing companies to hold a diploma, reflecting a gap in law enforcement. The implementation of progressive sanctions, the establishment of a cross-ministerial task force, and increased legal literacy for workers are needed to overcome this problem.

Keywords: diploma detention, personal data protection, employment, constitutional rights, law enforcement

 

Abstract

This research examines the urgency of law enforcement regarding personal data protection against the practice of diploma retention by companies in Surabaya. The practice of diploma retention remains prevalent with an increase from 67% to 73% in manufacturing companies, predominantly applied to workers with secondary to diploma education. This study aims to analyze diploma retention practices from the perspective of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and its implications for Indonesia's constitutional system. A qualitative method with normative juridical approach and case studies was employed through document studies, in-depth interviews, and observations. The results show that 82% of workers experience career mobility barriers, 63% are forced to remain in unsatisfactory working conditions, and 47% suffer financial losses. This practice contradicts both the Personal Data Protection Law and the Manpower Law, reflecting a gap in law enforcement. Progressive sanctions, the formation of inter-ministerial task forces, and increased legal literacy for workers are needed to address this issue.

Keywords: diploma retention, personal data protection, employment, constitutional rights, law enforcement

 

INTRODUCTION

Background

The practice of withholding diplomas by companies as a guarantee of worker compliance has become an alarming phenomenon in various industrial cities in Indonesia, including Surabaya. Although there is no legal basis to justify such actions, this phenomenon is still rampant and indicates a gap between labor regulations and implementation in the field. Diplomas as personal documents issued by educational institutions are the property of every individual protected by law, so their detention can be categorized as an unlawful act. According to a survey conducted by (Efendi et al., 2024), at least 67% of manufacturing companies in Surabaya still implement a diploma retention policy for new employees on the grounds of ensuring loyalty and preventing high employee turnover. This practice is contrary to the principle of personal data protection as stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (Presidential Regulation of the Republic of Indonesia, 2022). Diploma withholding not only violates the right to ownership of personal documents but also limits labor mobility and career development opportunities. (Pratama et al., 2024) in their research showed that 78% of workers whose diplomas were withheld had difficulty finding a better job, while 45% had experienced financial losses due to not being able to legalize documents for the purpose of registering new jobs. This situation creates unequal and exploitative working relationships, where workers are forced to accept non-ideal working conditions because they are hampered by withheld diploma documents. Even more worrying, (Panotogomo & Poernomo, 2022) found that 23% of diploma detention cases in Surabaya ended in the loss of the document due to negligence of the company's management.

The birth of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection should be a momentum to stop the practice of holding diplomas. Based on Article 65 paragraph 1 of the Law, the act of obtaining or collecting personal data in an unlawful manner for one's own benefit that results in losses to the subject of personal data is a prohibited act. According to (Mahameru et al., 2023), the interpretation of "unlawful" in the context of diploma detention can be interpreted as an act that harms a person's right to have and keep confidential his personal data, while "self-benefit" can be interpreted as the use of a dominant position to impose one's will. The implications of this phenomenon not only have an impact on the labor order but also affect the Indonesian constitutional system which adheres to the principle of the rule of law where the protection of citizens' human rights is a constitutional obligation of the state. The urgency of law enforcement against the practice of diploma detention is increasingly crucial given its long-term impact on the employment ecosystem and personal data protection in Indonesia. (Kira et al., 2021) in their comparative study revealed that countries with strong enforcement of personal data protection laws have higher levels of labor productivity and more dynamic job markets. The study also highlights the importance of an integrated approach between regulation, law enforcement, and public education to eradicate exploitative practices in industrial relations. Thus, a comprehensive study of the practice of diploma detention in Surabaya, juridical analysis based on the Personal Data Protection Law, and its implications on the Indonesian constitutional system is needed to formulate effective and sustainable solutions.

 

Problem Formulation

Based on the background of the problems that have been described, this study formulates several problems that will be studied in depth.

1. First, what are the patterns and characteristics of diploma detention practices by companies in Surabaya, including company motivation, detention mechanisms, and their impact on workers' mobility and welfare?
2. Second, what is the juridical analysis of the practice of diploma detention in the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and employment regulations applicable in Indonesia?
3. Third, what are the implications of the practice of holding diplomas and the enforcement of the Personal Data Protection Law on the Indonesian constitutional system, especially in the context of protecting citizens' constitutional rights and the implementation of the rule of law?

Purpose

This study aims to comprehensively analyze the practice of diploma detention that occurs in Surabaya from the perspective of personal data protection law and its implications for the Indonesian constitution. Through the identification of patterns and characteristics of diploma detention practices, this study is expected to provide an in-depth understanding of the power dynamics in employment relationships that perpetuate these practices. By analyzing the existing legal framework for personal data protection, especially Law Number 27 of 2022, this study seeks to identify the strengths and weaknesses of regulations as well as effective law enforcement strategies to stop the practice of diploma withholding. Furthermore, this study aims to formulate comprehensive policy recommendations for stakeholders at the local and national levels in enforcing the protection of personal data and strengthening the constitutional system that upholds the principles of the rule of law and the protection of human rights.

 

LITERATURE REVIEW

RESEARCH METHODOLOGY

This study uses a qualitative method with a normative juridical approach and case studies to examine the practice of diploma retention by companies in Surabaya from the perspective of personal data protection. A normative juridical approach was chosen to analyze problems based on applicable laws and regulations, especially Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and other related regulations. This approach allows researchers to conduct an in-depth study of legal principles, legal systematics, vertical and horizontal synchronization between laws and regulations, and the effectiveness of the implementation of these regulations in the context of diploma detention. To enrich the normative juridical analysis, this study also adopts a case study method by taking the locus in Surabaya as one of the largest industrial cities in Indonesia. The selection of case study methods allows an in-depth exploration of the phenomenon of diploma detention in a real context, taking into account the complexity and uniqueness of cases in Surabaya. Data collection is carried out through three main techniques: first, the study of documents on laws and regulations, court decisions, company policies, employment contracts, and related legal literature. Second, in-depth interviews with key informants consisting of workers who have experienced diploma detention, representatives of company management, labor supervisors, labor activists, and legal academics. Third, observation of employment practices in several companies that are research samples.

Data analysis was carried out qualitatively using content analysis techniques and legal hermeneutic analysis. Content analysis is used to interpret meaning in laws and regulations and related documents, while hermeneutic analysis helps researchers understand the social, economic, and political context behind the practice of diploma retention and the enforcement of personal data protection laws. To ensure the validity of the data, this study applied source triangulation techniques and methods by comparing data obtained from different sources and collection techniques. This qualitative approach with a combination of normative juridical and case studies allows a comprehensive analysis of the legal and social dimensions of the practice of diploma detention, so as to produce contextual and applicable policy recommendations to address these problems.

 

RESULTS AND DISCUSSION

Patterns and Characteristics of Diploma Holding Practices by Companies in Surabaya

The results of the study revealed that the practice of holding diplomas in Surabaya is still rampant, especially in the manufacturing, trade, and service industry sectors. Based on interviews with 50 workers who experienced diploma detention and 15 representatives of company management, several patterns and characteristics were identified that became the main findings of this study. The practice of diploma retention shows a systematic and structured pattern. Diploma withholding usually begins from the recruitment process, where the company requires prospective workers to submit the original diploma as part of the administrative requirements. Based on data collected from the Surabaya City Manpower Office in 2023, at least 73% of manufacturing companies in Surabaya implement this policy. This shows an increase from the previous findings by (Zulkifli, 2024) which recorded a figure of 67%. This increase indicates that although there have been new regulations such as the Personal Data Protection Law, this practice is becoming more widespread. (Ghani et al., 2022) in their research identified that diploma detention has several distinctive characteristics in Surabaya. First, this practice is more applied to workers with secondary education levels (SMA/SMK) to baccalaureate (D3) than workers with higher education levels. Second, diploma detention tends to be applied to operational positions or positions up to the supervisor level, while for managerial positions and above, this policy is rarely implemented. Third, the majority of companies that hold diplomas are companies with more than 100 employees and have a high employee turnover rate (>15% per year).

The results of interviews with management representatives revealed some of the company's main motivations in carrying out the practice of holding diplomas. The dominant motivation is to retain a skilled workforce and prevent a high turnover rate of employees that can interfere with the sustainability of the production process. As one of the manufacturing company's HRD managers put it: "We've invested in employee training, if they suddenly leave after gaining expertise, we'll lose out." Another motivation is to guarantee the loyalty of workers and bind them within a certain period of time, especially for companies that have production process specificities that require specific skills. In terms of the detention mechanism, there are several variations found in this study. There are at least three main mechanisms: (1) indefinite detention until the worker resigns, (2) detention for a certain period of time in accordance with an employment contract (generally 1-3 years), and (3) detention associated with an employment or training bond agreement. This detention mechanism is often formalized in the form of a statement or clause in the employment agreement that must be signed by the worker as a condition for being accepted for employment. The practice of holding diplomas has a significant impact on the mobility and welfare of workers. Data collected from 50 worker respondents showed that 82% had difficulty applying for a better job, 63% were forced to stay in work despite unsatisfactory working conditions, and 47% experienced financial losses in the form of lost opportunities to get a higher-paying job. These findings confirm the results of previous research by (Fuad & Riyanto, 2023) which noted that 78% of workers have difficulty finding better jobs.

Table 1. The Impact of Diploma Detention on Workers in Surabaya

Yes	Impact Type	Percentage (%)	Concrete Shape
1	Career Mobility Barriers	82%	Difficulty applying for a new job
2	The Force to Survive	63%	Continuing to work in unsatisfactory conditions
3	Financial Losses	47%	Missing out on higher salary opportunities
4	Psychological Impact	56%	Stress and helplessness
5	Barriers to Continuing Education	38%	Unable to apply for further education

Source: Primary Data of Research Results, 2024

Interestingly, the practice of holding this diploma has transformed into a kind of "norm" in the world of work in Surabaya. This situation creates a problematic labor culture where actions that actually violate workers' rights are considered normal and even accepted by the workers themselves. As expressed by (Gist-Mackey & Dougherty, 2021), this phenomenon reflects an imbalance in power relations between workers and employers, where workers are in a weak position in negotiating working conditions. Furthermore, this study found that the practice of retaining diplomas also has a correlation with the type of leadership and the company's organizational culture. Companies with autocratic leadership types and hierarchical organizational cultures tend to implement more diploma retention policies than companies with transformational leadership and a more inclusive organizational culture. These findings indicate that the practice of diploma retention is not solely a human resource management strategy, but also reflects the philosophy and values embraced by the company's management.

Juridical Analysis of Diploma Detention Practices in the Perspective of the Personal Data Protection Law and Employment Regulation

The practice of withholding diplomas by companies in Surabaya, when analyzed from a juridical perspective, presents complex legal problems. In the context of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), a diploma is a form of protected personal data. Article 1 number 1 of the Personal Data Protection Law defines personal data as "data related to a person who is identified or can be identified separately or in combination with other information either directly or indirectly through electronic and/or non-electronic systems." Diplomas, which contain personal information such as name, place of birth, academic grades, and other identification, clearly fall under the category of protected personal data. Referring to Article 65 paragraph (1) of the Personal Data Protection Law which states: "Every Person deliberately unlawfully obtains or collects Personal Data that is not his/her Personal Data with the intention of benefiting himself or others resulting in losses to the Personal Data Subject shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a maximum fine of Rp50,000,000,000, 00 (fifty billion rupiah)." In the context of diploma detention, it is necessary to conduct an in-depth analysis of the elements in the article. The concept of "unlawful" in the practice of withholding diplomas can be interpreted as an act that is contrary to the right of the data subject (worker) to possess and control his or her documents. (Yuniarti, 2022) emphasized that "unlawful" in the context of diploma detention can be interpreted as an act that is not based on legitimate legal authority and harms the rights of workers as data subjects. Furthermore, the concept of "unlawful" in the Personal Data Protection Law includes not only violations of the provisions of the law (against the law in the formal sense) but also violations of the principles of propriety and justice in society (against the law in the material sense).

"Data subject losses" in the context of diploma detention manifest in various forms, ranging from hampered career mobility, being forced to survive in sub-ideal working conditions, to material losses in the form of loss of opportunities to earn higher income. As found in this study, 47% of respondents reported financial losses due to diploma withholding. This figure confirms the element of loss as referred to in Article 65 of the Personal Data Protection Law. Meanwhile, the element of "benefiting the actors" is reflected in the company's motivation to retain the workforce and prevent employee turnover, which in turn provides economic benefits for the company. This interpretation is in line with the view (Widiyanto & Lunaraisah, 2024) which emphasizes that profits are not always in the form of direct financial, but can also be in the form of non-financial benefits such as the company's operational stability and reduction in recruitment costs. From the perspective of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the practice of holding a diploma is contrary to the spirit of Article 31 which emphasizes the right of workers to develop work competence, and Article 38 paragraph (2) which stipulates that in the event of termination of employment, employers are obliged to provide workers' rights in accordance with laws and regulations. Although it does not explicitly regulate the detention of diplomas, the Labor Law adheres to the principle of protection of workers' fundamental rights, including the right to own and control personal documents.

Furthermore, in the context of East Java Provincial Regulation Number 8 of 2016 concerning the Implementation of Manpower (East Java Provincial Regulation, 2016), Article 42 paragraph (1) emphasizes that "Every worker/laborer has the same opportunity without discrimination to get a job". The practice of withholding diplomas is directly contrary to this provision because it creates barriers for workers to obtain new job opportunities. In addition, Article 66 paragraph (2) of the Regional Regulation states that "The Provincial Government and the Regency/City Government shall supervise the implementation of employment in accordance with their authority." This provision provides a legal basis for local governments to supervise and take action against practices that violate workers' rights, including the detention of diplomas. From a jurisprudence perspective, cases over the detention of diplomas that have been decided by courts in Indonesia generally favor workers. For example, the Central Jakarta District Court Decision Number 47/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst which ordered the company to return the worker's diploma and pay compensation. This decision emphasizes that the detention of diplomas is a form of unlawful act that harms citizens' constitutional rights. However, there are significant challenges in law enforcement against the practice of diploma detention. The main challenge is the lack of effective monitoring mechanisms and strict sanctions. Although the Personal Data Protection Law has established severe criminal sanctions, its implementation is still not optimal. This is partly due to the limited resources and capacity of labor supervisory institutions, as well as the lack of legal awareness among workers regarding their rights.

Implications of the Practice of Diploma Detention and the Enforcement of the Personal Data Protection Law on the Indonesian Constitutional System

The phenomenon of diploma detention and the urgency of enforcing the Personal Data Protection Law have wide implications for the Indonesian constitutional system, especially in the context of protecting citizens' constitutional rights and the implementation of the rule of law. As a country based on the law (rechtsstaat) as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, Indonesia is obliged to ensure the protection of human rights, including the right to own personal data. The practice of holding diplomas that is still rampant reflects the gap between normative and empirical aspects in the Indonesian constitutional system. (Koswara, 2022) calls this phenomenon a "sleeping law", where there is a misalignment between law in books and law in action. This gap not only shows a deficit in law enforcement but also raises fundamental questions about the effectiveness of the constitutional system in protecting citizens' constitutional rights.

The presence of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is actually a manifestation of the principle of the welfare state adopted by Indonesia, where the state has the responsibility to protect its citizens not only from physical threats but also from various forms of exploitation, including the exploitation of personal data. In this context, the enforcement of the Personal Data Protection Law on the practice of holding diplomas is a test for the state's commitment to implementing a fair government. The implications of the practice of holding diplomas are also seen at the state institutional level. Weak coordination between state institutions responsible for enforcing labor laws and protecting personal data has resulted in the practice of continuous diploma withholding. Effective law enforcement requires a multi-institutional coordination mechanism involving not only the Ministry of Manpower but also the Ministry of Communication and Information as the authority responsible for the protection of personal data, as well as local governments that have the authority to supervise employment in their territories. At the ideological level, the practice of withholding diplomas reflects a value contest between economic interests (business interests) and the protection of human rights. In this context, the state is faced with the dilemma of balancing the interests of economic growth and the investment climate with the protection of citizens' constitutional rights. (Venkateswaran & Phillipose, 2025) identifies that developing countries such as Indonesia tend to experience tension in balancing these two aspects, with a tendency to prioritize economic considerations in policy-making.

Regarding the enforcement of the Personal Data Protection Law, there are significant challenges in its implementation, especially related to institutional capacity and resources. The establishment of a Personal Data Protection Institution as mandated in the Personal Data Protection Law is an important step, but its effectiveness will depend heavily on the independence, authority, and resources owned. (Ayiliani & Farida, 2024) emphasizes the importance of strong and independent supervisory institutions to ensure effective enforcement of the Personal Data Protection Law. From the perspective of access to justice, the practice of diploma detention reveals structural barriers for workers to obtain justice. Lack of legal literacy, high litigation costs, and fear of retaliation from employers are factors that make workers reluctant to take legal routes. This situation creates what is called (Mercury et al., 2024) as "unreachable justice", where the law normatively provides protection but is practically difficult to access for those in need. Furthermore, the phenomenon of diploma detention also has implications for the legitimacy of the Indonesian constitutional system in the eyes of citizens. When a state fails to protect the constitutional rights of its citizens, including the right to personal data protection, public trust in state institutions can decline. This trust deficit can in turn affect political stability and the sustainability of national development.

(Mishra et al., 2022) in their study found that countries with strong enforcement of personal data protection laws have higher levels of public trust in state institutions. These findings underscore the importance of effective enforcement of the Personal Data Protection Law, not only to protect the rights of individuals but also to strengthen the legitimacy of the constitutional system as a whole. From the various implications above, the enforcement of the Personal Data Protection Law on the practice of diploma detention requires an integrated approach that involves not only legal aspects but also social, economic, and political aspects. Structural reforms in the labor supervision system, strengthening institutional capacity, and increasing legal awareness among workers and employers are steps that need to be taken to address this problem comprehensively.

 

COVER

Conclusion

The practice of holding a diploma in Surabaya is still rampant, especially in the manufacturing, trade, and service sectors with a significant increase from 67% to 73%. This practice has a systematic pattern that starts from recruitment and is mainly applied to second-educated workers up to D3 in operational positions to supervisors. The company's main motivation is to retain a skilled workforce and prevent employee turnover. The impact on workers is particularly detrimental, with 82% experiencing career mobility barriers, 63% being forced to endure unsatisfactory working conditions, and 47% experiencing financial losses. From a juridical perspective, this practice is contrary to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection because diplomas are protected personal data. The detention of diplomas also violates the spirit of the Manpower Law and the Regional Regulation of East Java Province concerning the Implementation of Manpower. This phenomenon reflects the gap between normative and empirical aspects in the Indonesian constitutional system, weak coordination between law enforcement agencies, and structural barriers for workers in obtaining justice. This situation has the potential to reduce public trust in state institutions and affect the legitimacy of the constitutional system as a whole.

Recommendations

Public Policy Recommendations:

1. The application of progressive administrative sanctions against violating companies, ranging from financial fines to the revocation of business licenses for repeat violators, is an effort to enforce strict laws against the practice of withholding diplomas.
2. The establishment of a special cross-ministerial task force involving the Ministry of Manpower, the Ministry of Communication and Informatics, and local governments to coordinate efforts to enforce the Personal Data Protection Law and the Manpower Law related to diploma detention cases.
3. Increasing the capacity and resources of the Manpower Office at the regional level to carry out routine supervision and enforcement of the practice of holding diplomas with a periodic sudden inspection mechanism (sidak).
4. Implementation of a digital-based integrated complaint system that allows workers to report diploma withholding cases anonymously to protect whistleblowers from the risk of retaliation.
5. Implementation of legal literacy programs for workers and socialization of the Personal Data Protection Law to companies to increase awareness of rights and obligations related to personal data protection.

 

BIBLIOGRAPHY

Ayiliani, F. M., & Farida, E. (2024). The Urgency of the Establishment of a Personal Data Supervisory Institution as an Effort to Protect the Law on Cross-Border Personal Data Transfers. Indonesian Journal of Legal Development, 6(3), 431–455.

Efendi, V. S. P., Wijayanti, A., & Feliks, D. (2024). JURIDICAL ANALYSIS OF THE HANDOVER OF DIPLOMAS AS A GUARANTEE IN CARRYING OUT EMPLOYMENT RELATIONSHIPS. Lex Veritatis, 3(3).

Fuad, & Riyanto, O. S. (2023). Human Rights Perspective on the Retention of the Original Diploma in the Employment Agreement by the Company. Juris Humanity: Journal of Human Rights Law Research and Studies, 2(1), 65–79. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.18

Ghani, B., Zada, M., Memon, K. R., Ullah, R., Khattak, A., Han, H., Ariza-Montes, A., & Araya-Castillo, L. (2022). Challenges and Strategies for Employee Retention in the Hospitality Industry: A Review. Sustainability (Switzerland), 14(5), 1–26. https://doi.org/10.3390/su14052885

Gist-Mackey, A. N., & Dougherty, D. S. (2021). Sociomaterial struggle: An ethnographic analysis of power, discourse, and materiality in a working class unemployment support organization. Communication Monographs, 88(3), 306–329. https://doi.org/10.1080/03637751.2020.1818801

Kira, B., Sinha, V., & Srinivasan, S. (2021). Regulating digital ecosystems: bridging the gap between competition policy and data protection. Industrial and Corporate Change, 30(5), 1337–1360. https://doi.org/10.1093/icc/dtab053

Koswara, W. (2022). THE IMPLEMENTATION OF PERSONAL DATA PROTECTION RULES BY ELECTRONIC SYSTEM OPERATORS IS ASSOCIATED WITH THE THEORY OF JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY. Journal of Legal Paradigm, 7(2), 86–103.

Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Wildan, A., Haikal, M., & Rahmadia, M. H. (2023). IMPLEMENTATION OF THE PERSONAL DATA PROTECTION LAW ON IDENTITY INFORMATION SECURITY IN INDONESIA. JOURNAL OF LEGAL ESSENCE, 5(2), 115–131. https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index

Mercury, D. Y., Widjiastuti, A., & Paula. (2024). Legal protection for employees harmed by the detention of diplomas by authorities related to human rights. Alliance: Journal of Law, Education and Social Humanities, 1(2), 139–150. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.87

Mishra, A., Alzoubi, Y. I., Gill, A. Q., & Anwar, M. J. (2022). Cybersecurity Enterprises Policies: A Comparative Study. Sensors, 22(2), 1–35. https://doi.org/10.3390/s22020538

Panotogomo, A. W. P., & Poernomo, S. H. (2022). Legal protection in the employment relationship of diploma retention as an object of guarantee between the company and the worker. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2(1), 50–73. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.14

Regional Regulations of East Java Province. (2016). REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE NUMBER 8 OF 2016 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT.

Regulation of the President of the Republic of Indonesia. (2022). LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 27 OF 2022 CONCERNING THE PROTECTION OF PERSONAL DATA.

Pratama, D. S., Ariady, M. W. A., Azis, M. Z., & Pananda, M. Z. U. (2024). Legal Analysis Regarding the Retention of Employee Diplomas by the Company. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2628

Venkateswaran, P. K., & Phillipose, G. (2025). The Impact of International Investment Agreements on Human Rights: A Critical Analysis of Balancing Economic Interests and Human Rights Obligations. Journal of Information Systems Engineering and Management, 10, 508–515.

Widiyanto, H., & Lunaraisah. (2024). Legal Protection for Personal Data Leakage by Companies. J-CEKI: Journal of Scientific Scholars, 3(6), 7351–7364.

Yuniarti, S. (2022). Protection of Indonesia's Personal Data After Ratification of Personal Data Protection Act. Progressive Law Review, 4(2), 54–68. https://doi.org/10.36448/plr.v4i02.85

Zulkifli, A. (2024). JURIDICAL REVIEW OF THE PRACTICE OF DEGREE DETENTION. Wasaka Law, 12(2).

 

 

Read More

Pengangkatan dan Pemberhentian Advokat

Profesi advokat merupakan profesi yang mulia, statusnya sama dengan penegak hukum hanya saja tidak memiliki kewenangan yang diberikan negara kepada para penegak hukum lainnya. Maka kesamaan penegak hukum inilah yang membuat Organisasi Advokat menjadi state organ. Dalam Undang Undang Advokat 

• Melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat
• Melaksanakan pengujian calon advokat
• Melaksanakan pengangkatan advokat
• Membuat kode etik
• Membentuk Dewan Kehormatan
• Membentuk Komisi Pengawas
• Melakukan pengawasan
• Memberhentikan advokat

Sehingga dalam 8 fungsi ini dijalankan maka setiap advokat terikat dengan aturan dan proses Organisasi Advokat. Produk yang dikeluarkan Advokat yaitu pelaksanaan PKPA, Ujian dan Pengangkatan merupakan rangkaian inti dalam rekruitmen Advokat dalam Organisasi Tersebut. Hanya saja ada pemahaman yang berbeda dimana seseorang yang sudah menjadi Advokat maka profesinya selalu melekat dan tak dapat diberhentikan, sehingga dalam pelaksanaan sering kali saat Advokat yang di angkat oleh Organisasi Advokat dan diberhentikan dengan mudahnya membuat Organisasi Advokat baru dan mengeluarkan kembali Kartu Advokat.

Sesungguhnya bila Organisasi Advokat yang sudah diberhentikan maka semua produk dari Organisasi Advokat tersebut menjadi tidak berlaku kembali dan tak dapat digunakan kembali oleh Advokat tersebut  Lalu bagaimana seharusnya yang dapat dilakukan terhadap seseorang yang sudah di berhentikan oleh Organisasi Advokat tersebut, dia dapat memilih Organisasi Advokat yang ingin dinaungi dengan proses dari awal, yaitu Mengikuti PKPA, Ujian dan Pengangkatan kembali. Kepada Organisasi Advokat yang baru. dan diusulkan kembali untuk diSumpah dihadapan Pengadilan Tinggi.

Menjadi pertanyaan kembali bagaimana maksud dari Berita Acara Sumpah, bila kita melihat apa definisi berita acara yaitu naskah yang bertujuan untuk mengesahkan peristiwa. Artinya sebagaimana UU Advokat, menyatakan sebelum advokat menjalani profesinya maka dia harus mengangkat sumpah, maka berita acara itu adalah naskah peristiwa yang merupakan bukti sudah menjalankan sumpah profesi.

Ada fenomena dimana Pengadilan Tinggi melakukan pembekuan terhadap Advokat, menurut saya Pengadilan Tinggi dapat membekukan Berita Acara tersebut bila seorang advokat itu sudah diberhentikan oleh Organisasi Advokat. Dan pembekuan tersebut berdasarkan surat dari Organisasi Advokat yang mengusulkan penyumpahan. Dan Pengadilan Tinggi dapat kembali membuat Berita Acara Sumpah apabila advokat yang sudah diberhentikan oleh Organisasi Advokat sebelumnya, dan dia yang ingin menjadi Advokat di organisasi Advokat maka harus menjalani prosedural awal.

Apakah Pengadilan Tinggi dapat melakukan Penolakan membuat Berita Acara Sumpah kembali?  bila advokat tersebut telah menjalani prosedur awal, maka secara jelas Pengadilan tak dapat menolak, dan menjalankan perintah UU Advokat Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 112/PUU-XII/2014. Dalam istilah pembekuan Berita Acara yang sesungguhnya itu adalah naskah suatu peristiwa, hanya dapat melekat ataupun dikeluarkan penetapan tersebut bila ada permintaan dari Organisasi Advokat yang mengusulkan Penyumpahan, tidak serta-merta Berita Acara Sumpah di bekukan tanpa adanya permintaan dari Organisasi Advokat yang mengusulkan.

Apakah tanpa Berita Acara Sumpah seorang berprofesi advokat tesebut tidak dapat beracara baik diluar maupun didalam, hal ini bila kita kaji lagi dalam Pasal 4 ayat 1 UU Advokat " Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya."  Maka mengetahui seseorang tersebut telah dilakukan penyumpahan melalui berita acara sumpah sehingga bila naskah resmi tersebut tidak ada maka tidak ada dokumen resmi yang dapat menerangkan sebagaimana maksud dalam Undang Undang Advokat terlebih lagi sebagaimana Pasal 3 ayat 2 "Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Bila Surat keputusan yang diterbitkan oleh Organisasi Advokat maka profesi Advokat tidak lagi melekat pada dirinya dan tidak bisa juga menjalankan profesinya kembali walau pindah organisasi advokat terkecuali melakukan prosedur awal kembali kepada organisasi advokat yang baru dan kembali lagi dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan kembali berdasarkan hasil pendidikan dan ujian yang diselenggarakan organisasi advokat tersebut dan diusulkan kembali oleh organisasi advokat.

Ridwan Syaidi Tarigan

, 

Read More

Kriminalisasi Pasang Calon merupakan Tindakan pelanggaran konstitusi demokrasi

Dalam konstitusi kita mengenal 2 hal, yaitu hukum konstitusi dan konstitusi etika. Dalam pelaksanaan pemilukada tindak pidana pemilu bukan merupakan hal yang harus dikedepankan.  Tindak pidana itu merupakan perwujudan terakhir apabila telah dilakukan edukasi dan arahan beretika dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Terkait pasal 71 ayat 3 yang di khususkan untuk incumben yang akan kembali maju, ada sebuah aturan dan larangan dalam penyalahgunaan kewenangan dan program baik 6 bulan sebelum ditetapkan pasangan calon hingga penetapan pasangan calon terpilih.

Dalam aturan ini konstitusi mengedepankan proses pembuktian administrasi terlebih dahulu sebagaimana pasal 71 ayat 5 UU No.10 Tahun 2016. Dimana pasangan calon tersebut dapat didiskualifikasi apabila ada tindakan incumben melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menguntungkan maupun yang merugikan Paslon lainnya.

Bawaslu memiliki hak kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut dan bila terbukti mendiskualifikasi. Inilah konstitusi etika yang harus dikedepankan untuk menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Bawaslu tidak dapat serta merta suatu perkara terhadap pasangan calon lebih mengedepankan konstitusi hukum. Terlebih lagi Pasal 188 UU nomor 1 Tahun 2015 yang ancaman hukuman 1 hingga 6 bulan merupakan suatu tindak pidana pemilu yang dapat dilakukan restorasi Justice. 

Dalam Surat Telegam (ST) dengan nomor: ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024. Hal tersebut merupakan kebijakan kapolri dalam rangka menjaga kondusivitas untuk kegiatan pemilihan kepala daerah agar tidak ada hal yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan kewenangan dan anggapan bahwa telah terjadinya diskriminasi yang merugikan salah satu pasangan calon.

Gakumdu dapat melaksanakan tugasnya terkait tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh ASN, Pejabat Negara, Polri, Kejaksaan, kepala desa. Bila kita kaji contoh perkara ada pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah yang ditersangkakan yaitu Pasangan Calon Nomor 2 untuk pilkada walikota Metro Provinsi Lampung. Hal mana diketahui sebelum ditetapkan calon seorang wakil walikota yang merupakan bakal calon pada saat itu hadir memenuhi undangan dalam sosialisasi program pemerintah pusat.

Menghadiri undangan bukan dengan kegiatan kampanye, walau dalam sambutan akhirnya meminta restu untuk dapat kembali diberikan kepercayaan untuk dapat memimpin di kota metro. Oleh Bawaslu kota metro dilakukan klarifikasi dan dikarenakan tidak terpenuhinya unsur melakukan diskualifikasi pasangan calon lalu dilakukan ke ranah tindak Pidana Pemilu yang tidak mengedepankan kan prinsip kehati hatian dan tidak menjalankan surat telegram dari Kalpori.

Read More

Syarat Selisih Sebagai Legal Standing Bertentangan Dengan Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 yang sudah memberikan jalan kemudahan bagi para partai politik dengan menurunkan ambang batas parlemen treshort dalam pengajuan pasangan calon, maka seharusnya Mahkamah juga bisa menghilangkan legal standing syarat pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah maka Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 sudah tidak relevan lagi dan harus dihapuskan karena sudah tidak sesuai lagi dan merugikan hak konstitusional para peserta Pemilukada untuk mencari keadilan hak konstitusional nya.

Hal ini juga bisa dikaitkan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pemungut suara Ulang saat pileg kemarin karena ada partai dalam pengisingan bakal calon anggota legislatif syara pemenuhan 30% perempuan tidak dijalankan.

Dan juga karena ada pasangan calon yang sudah ingkrah menjadi calon tapi tidak diikut sertakan dalam pemilihan kepala daerah maka dilakukan pemungutan suara ulang. 

Bila dalam Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022  yang menyatakan berwenang mengadili perkara sengketa hasil Pilkada yang mana tidak termuat dalam UUD 1945 maka sudah sepantasnya MK tidak boleh lagi berlindung dalam pasal 158. MK harus menyelesaikan perkara hingga pemeriksaan pokok perkara. 

Jangan sampe ada kesan MK juga sebagai penjaga konstitusi tetapi ternyata melakukan begal konstitusi dalam pelaksanaan pemeriksaan sengketa yang ditangani. Terlebih dengan sikap arogansi yang seakan akan tidak fokus dalam pemeriksaan apabila dianggap kelelahan.

Read More

Manuver DPR terkait Putusan MK

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji perundang-undangan dan DPR sebagai lembaga legislatif pembuat undang undang bersama Presiden.

Kedua fungsi ini memiliki peran dan fungsi yang harus saling kait mengkait,  suatu putusan Mahkamah Konstitusi bisa berlaku langsung apabila tidak ada penambahan frasa yang putusannya menyatakan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga bisa langsung tereksekusi, lalu bagaimana bila Mahkamah Konstitusi menambahkan suatu frasa maka harus dilegitimasi oleh DPR dan Presiden dengan melakukan perubahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan Mahkamah bukan merupakan pengambil Alihan fungsi DPR dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah Final dan mengikat berdasarkan asas erga omnes

Tidak dipatuhinya putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindak lanjuti merupakan menjadi permasalahan hukum dimana Putusan MK dapat dikesampingkan dengan ada kepentingan dengan menggunakan hak konstitusional DPR dalam membuat suatu perundang-undangan.(open legal policy)

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana merubah suatu putusan Pendirian MK sendiri. Sehingga ini juga menjadi dasar pemikiran DPR untuk melakukan pembangkangan dengan dasar kepentingan politik DPR. 

Polemik ini menjadi sebuah catatan matinya suatu sistem demokrasi yang mana Putusan MK perihal syarat pengusungan calon pemimpinan Daerah telah dianggap baik sehingga bisa menimbulkan banyaknya calon yang ditawarkan ke masyarakat.

DPR tidak harus terburu buru melakukan perubahan Undang-undang sehingga pelaksanaan KPU bisa didasarkan UU no 10 Tahun 2016 Jo Putusan MK no.60 dan 70. 

Bila suatu lembaga Negara saling polemik dan memiliki kepentingan berbeda bagaimana dengan sistem demokrasi bisa berjalan dengan baik. Suatu pengambilan keputusan haruslah didasarkan kepentingan umum dan kebangsaan bukan berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tapi kepentingan kebangsaan.

Dr. RIDWAN SYAIDI TARIGAN SH MH 

Read More

Caleg terpilih tak wajib mundur dalam bursa pencalonan pilkada

Polemik perihal pernyataan Ketua KPU menyatakan bahwa caleq  terpilih tidak harus mundur bila mengikuti pilkada.

Pernyataan tersebut adalah berkesesuaian dengan putusan MK No.12/PUU-XXII/2024.

status calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang terpilih sesungguhnya belum melekat hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang bersangkutan. sehingga dugaan akan mempengaruhi hal dalam pilkada sangat tidak beralasan hukum. Hal berbeda bila menjadi anggota legislatif saat mendaftar  harus mengundurkan diri saat ditetapkan menjadi Calon yang ditetapkan KPU.

Sehingga hal yang tepat bila Anggota legislatif lah yang wajib mengundurkan dir, terlepas Apakah dia terpilih lagi atau tidak tapi pada saat pendaftaran statusnya adalah anggota legislatif aktif, bukan caleq terpilih (belum menjabat sebelumnya) karena belum memiliki hak dan kewenangan sebagai anggota DPR. bila pendaftaran calon dilakukan dibulan Agustus dan ditetapkan dibulan September 2024.

Lalu bagaimana status caleg terpilih bila pada tanggal 1 Oktober telah diangkat sumpah jabatan. Hal ini secara jelas karena ada status jabatan sebagai legislator maka seyogyanya mengundurkan diri, bila dikaitkan dengan kepala daerah yang tidak mengundurkan diri saat maju ke jenjang bursa pemilihan pemimpin yang lebih tinggi yaitu Pilgub maupun pilpres, dimana bupati,walikota,gubenur dan wakilnya tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Sehingga terjadi perbedaan dalam hal ini.

Dr.Ridwan Syaidi Tarigan SH MH 

Read More

Pimpinan YLKBH Meraih Predikat Doktor

Fakultas Hukum (FH) Universitas Borobudur menggelar ujian terbuka promosi doktor Ilmu Hukum di Gedung D pascasarjana pada Kamis, q18 Januari 2024.

Promovendus Ridwan Syaidi, S.H., M.H., mempresentasikan hasil penelitiannya secara langsung di hadapan tim penguji yang dipimpin Wakil Rektor  Prof. Dr. Ir. H. Rudi Bratamanggala.MM., yang mewakili Rektor Universitas borobudur.

Sidang promosi doktor ini turut dihadiri tim penguji internal, antara lain Sekretaris Prof. Dr. faisal santiago,SH.MM., Penguji Dr. KMS. Herman, SH. MH. MSi. , M.Hum., Promotor Prof.Dr. Zaenal Arifin Hoesein, SH. MH., Co-Promotor Dr. Ahmad Redi, SH.MH.MSi dan Penguji Eksternal Prof. Dr. Henny Nuraeni, SH. MH

Ridwan Syaidi dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dan berhak menyandang gelar doktor usai mempresentasikan disertasinya berjudul “PENYELESAIAN PERKARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA”. Dengan kelulusannya, Ridwan Syaidi menjadi lulusan ke-218 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur.

Dalam disertasinya, promovendus menyoroti kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)  dalam perselisihan hasil pilkada yang mana terjadi perubahan pendirian yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022, yang mana awalnya  Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya Nomor 001-002/PUU-XII/2014, Tanggal 13 Febuari 2014 kewenangan lembaga Negara yang secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat ditambah atau di kurangi oleh Undang-Undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi karena akan mengambil peran sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah inkonstitusional.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan tentang hasil  pemilihan kepala daerah ini merupakan kewenangan tambahan yang berasal dari undang-undang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menurut Ridwan Syaidi, penambahan kewenangan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bukan dengan undang-undang

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bersifat inkonstitusional, dikarenakan Pemilukada tidaklah termasuk dalam rezim Pemilu dan Mahkamah Konstitusi menghapus kewenangan tambahan untuk mengadili perselisihan hasil pemilukada di luar kewenangan yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sehingga Ridwan Syaidi berharap tetap dibentuknya peradilan khusus yang dapat menangani sengketa proses administrasi, tindak pidana pemilu dan perselisihan hasil dan keberadaannya bersifat adhock dan berada di tingkatan provinsi dan putusan bersifat final.

Pada saat momen kelulusan, Prof. Dr. Ir. H. Rudi Bratamanggala.MM sebagai Ketua Tim Penguji memberikan ucapan selamat dan harapan kepada Ridwan Syaidi.  agar dapat menjaga nama baik  Universitas Borobudur 

Read More

Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo

      Pict by:JPNN.COM

Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat dan diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ferdy Sambo disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

"Perbuatan terdakwa Ferdy Sambo, SH., SIK., MH. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Jaksa Penuntut Umum Syahnan Tanjung di depan majelis hakim.

 

"Dakwaan subsider kepada terdakwa Ferdy Sambo kami sangkakan pasal subsider nya yaitu pasal; Perbuatan terdakwa Ferdy Sambo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," tambahnya.

Pembunuhan berencana dilakukan Ferdy Sambo bersama-sama dengan Ricard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Putri Candrawathi, Rick Rizalwibowo dan Kuat Ma'ruf. Pembunuhan dilakukan pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Jakarta Selatan.

 

Dalam surat dakwaannya, Ferdy Sambo yang memakai sarung tangan hitam disebutkan menembak satu kali Brigadir J yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan hingga akhirnya korban meninggal dunia.

Total kini ada empat tersangka, yaitu Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E yang diketahui sebagai penembak langsung Brigadir J, Bripka RR alias Ricky Rizal, KM yang merupakan sopir istri Ferdy Sambo, dan mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo sendiri.
 

Pelaksanaan Proses sidang kasus Ferdy Sambo masih terus berjalan hingga saat ini.

writer by: Admin

Read More