..::SELAMAT DATANG DI RIDWAN SYAIDI TARIGAN & PARTNERS::.. ADVOKAT | PENGACARA | KONSULTAN HUKUM::......

KEPUASAN CLIENT

Sebuah kepuasan client yang menggunakan Jasa kami merupakan modal utama law firm RIDWAN SYAIDI TARIGAN dan PARTNERS, sehingga kami akan bekerja dan client akan tersenyum

MEMBERIKAN SOLUSI

Didalam sebuah permasalahan yang dihadapi oleh client kami memberikan solusi

PELAYANAN YANG RAMAH

Law Firm RIDWAN SYAIDI TARIGAN dan PARTNERS, memiliki para staff yang ramah dan siap melayani.

PARTNERS YANG PROFESIONAL

Law Firm RIDWAN SYAIDI TARIGAN dan PARTNERS, memiliki partners yang profesional dan ahli dalam beberapa bidang hukum

PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA

Ridwan Syaidi Tarigan, seorang advokat yang juga diberikan kepercayaan dan amanah menjadi Ketua PPMI Cabang Jakarta Barat

Profesi Likuidator dalam Likuidasi


Law Office Advokat dan Kurator Ridwan Syaidi Tarigan dapat melayani pemberasan badan hukum yang ingin dilakukan likuidasi dengan mengedapankan efektivitas dan profesionalitas,  managing Partners Ridwan Syaidi Tarigan & Partners merupakan advokat,  kurator dan Likuidator yang merupakan anggota Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia. Banyaknya perusahaan yang sudah tidak beraktivitas atau telah berakhirnya pendirian perusahaan berdasarkan akta pendirian perusahaan yang telah menentukan waktu berakhirnya perusahaan,  atau para pemenang saham bersepakat untuk melakukan likuidasi,  maka perlu adanya pemberasan likuidasi yang dilakukan oleh Likuidator.

Bahwa dalam mekanisme kerja seorang likuidator hampir sama tata caranya dengan Kurator,  yang membedakan hanyalah likuidator melakukan proses pemberesan hingga badan hukum tersebut telah bubar/tutup selamanya dan tidak lagi dalam catatan kementerian hukum dan ham serta kantor pajak. 

Pentingnya badan hukum perusahaan yang sudah tidak beroperasi dilakukan likuidasi. Dimana petugas pajak karena dalam catatan banyak perusahaan yang berposisi dapat diistilahkan hidup segan mati tak mau,  artinya ada perusahaa tidak beroperasional tapi perusahaan tersebut tidak dilikuidasi oleh para pemegang sahamnya.


Pengadilan Niaga solusi sengketa utang piutang

Pada saat terjadi wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang,  sekarang ini para kreditur lebih memilih penyelesaian melalui Pengadilan Niaga

Secara limitatip UU Kepailitan dalam Pasal 1 angka 6 memberikan  definisi utang yaitu:
"... Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor."

Lalu bagaimana cara mengajukan ke pengadilan Niaga,  maka Kreditor yang akan mengajukan permohonan Kepailitan dapat mengajukan ke Pengadilan Niaga dan wajib menunjuk seorang advokat dalam pengajuan permohonan tersebut.  Adapun Permohonan dapat diterima harus memenuhi persyaratan diataranya :
1. Harus adanya minimal 2(dua) Kreditor atau lebih
2. Utang telah Jatuh tempo dan dapat ditagih
3. Pembuktian sederhana

Sementara untuk perkara PKPU,  apabila diajukan oleh debitor maka dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan atau 20 hari dalam hal diajukan oleh kreditor,  Pengadilan Niaga mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus untuk bersama sama dengan debitor mengurus harta debitor. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan,  Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menetapkan atau menolak permohonan PKPU tetap berdasarkan persetujuan kreditor konkuren.

Ridwan Syaidi Tarigan
Kurator dan Pengurus

Advokat berhak menjadi kuasa di Pengadilan Pajak

Kita tahu bahwa Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Khusus, dan yang dapat menjadi kuasa Hukum Wajib Pajak pada Pengadilan Pajak hanyalah Konsultan Pajak dan Pegawai Internal Wajib Pajak. 
Hal ini menjadi perdebatan sebelum adanya Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017

Advokat berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 adalah orang yang berprofesi memberi Jasa Hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang. 

Sehingga sudah jelas bahwa seorang yang berprofesi advokat dapat menjalankan tugasnya disemua pengadilan berdasarkan kuasa yang diberi,  sehingga dengan adanya Putusan MK tersebut sudah mempertegas kembali bahwa advokat dapat menjadi kuasa hukum Wajib Pajak, 
Bahwa untuk menjaga kualitas dalam pengetahuan Pajak memang seorang advokat haruslah memiliki pengetahuan Pajak melalui pelatihan Hukum Pajak agar dalam menjalankan tugasnya dapat menjalankan tugas sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak secara baik

Seorang advokat dizaman sekarang haruslah memiliki wawasan yang luas dalam segala aspek hukum sehingga setiap organisasi advokat memiliki kewajiban peningkatan kualitas advokat dengan pelaksanaan pelakaanaan pendidikan dan pelatihan. 

Perbedaan perhitungan besarnya pajak yang terutang atau pelaksanaan penagihan yang dianggap wajib pajak tidak benar atau tidak memenuhi prosedur sesuai undang undang sering kali menimbulkan sengketa pajak. 

Bahwa dalam pelaksanaan tugas profesi advokat di pengadilan pajak,  maka advokat harus merekruitmen tim akuntasi agar dalam melakukan upaya perlindungan hukum klien dapat dijalankan secara profesional. 

RSTP Pengacara
Negara yang kuat di bangun atas pondasi yang kokoh berdasarkan
"Tuhan Yang Maha Esa"

Kebenaran itu ada kalau tahu sumbernya, hukum bisa ditegakkan kalau tahu caranya, sumber dari segala kebenaran dan keadilan adalah
"Tuhan Yang Maha Esa"