..::SELAMAT DATANG DI RIDWAN SYAIDI TARIGAN & PARTNERS::.. ADVOKAT | PENGACARA | KONSULTAN HUKUM::......

KEPUASAN CLIENT

Sebuah kepuasan client yang menggunakan Jasa kami merupakan modal utama law firm RIDWAN SYAIDI TARIGAN dan PARTNERS, sehingga kami akan bekerja dan client akan tersenyum

MEMBERIKAN SOLUSI

Didalam sebuah permasalahan yang dihadapi oleh client kami memberikan solusi

PELAYANAN YANG RAMAH

Law Firm RIDWAN SYAIDI TARIGAN dan PARTNERS, memiliki para staff yang ramah dan siap melayani.

PARTNERS YANG PROFESIONAL

Law Firm RIDWAN SYAIDI TARIGAN dan PARTNERS, memiliki partners yang profesional dan ahli dalam beberapa bidang hukum

PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA

Ridwan Syaidi Tarigan, seorang advokat yang juga diberikan kepercayaan dan amanah menjadi Ketua PPMI Cabang Jakarta Barat

Home




A. DASAR PEMIKIRAN
Enampuluh lima tahun Negara ini merdeka, bisa kita katakan usia yang tidak muda lagi. kalau kita analogikan dengan dengan manusia, maka usai tersebut adalah usia yang sudah mencapai usia kematangan. Kematangan dalam pola fikir yang logis dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi di usia yang sudah senja tidaklah berarti berhenti untuk mengembangkan diri.
Sebagaimana kita sadari bahwa, pemahaman tentang hak dan kewajiban konstitusional oleh setiap warga Negara, merupakan pondasi bagi tegaknya supremasi hukum,  sekaligus menjadi pilar utama terselenggaranya kehidupan yang demokratis dalam lingkungan masyarakat yang madani. Untuk itu tidaklah mengherankan bila sejak reformasi digulirkan duabelas tahun silam, reformasi dalam sector hukum, menjadi salah satu pokok bahasan krusial, dikaitkan dengan cita-cita mewujudkan masyarakat madani, yang mengidamkan terwujudnya transparansi, akuntabilitas, tegaknya supremasi hukum, terlindunginya HAM, serta kehidupan yang demokratis.
Suatu keniscayaan sudah sebagai Negara yang mengklaim diri sebagai Negara hukum, kepastian hukum menjadi sebuah keharusan. Kebutuhan akan pemenuhan hukum-pun bagi masyarakat semakin tak terelakkan melihat persaingan di semua ranah hidup masyarakat yang semakin ketat terutama di bidang usaha. Akan tetapi disisi lain, Kebanyakan masyarakat awam menganggap hukum adalah suatu yang eksklusif bahkan menjadi sesuatu yang mengerikan untuk di ketahui. Paradigm ini yang kemudian perlu di bongkar dan di rombak total. Sehingga masyarakat menjadi tidak buta lagi terhadap dunia hukum. 
Keberadaan kantor hukum menjadi sebuah keharusan. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan diri serta membantu masyarakat dalam memberi pengetahuan serta memberikan pelayanan jasa hukum dalam pemenuhan akan kebutuhan dirinya di wilayah hukum. Baik ketika terjadi sengketa ataupun demi kelancaran dalam dunia usaha masyarakat pada umumnya. 
LAW OFFICE RIDWAN SYAIDI TARIGAN & PARTNERS adalah suatu firma hukum yang menyediakan pelayanan jasa hukum. Kami mencoba menjadi bagian dari masyarakat yang bertujuan membantu masyarakat dalam rangka membantu pemenuhan hukum. Pelayanan hukum yang kami berikan adalah pelayanan hukum di bidang litigasi maupun non litigasi. Kami memberikan jasa hukum sesuai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa hukum kami.

B. TUJUAN
KANTOR HUKUM RIDWAN SYAIDI TARIGAN & PARTNER Memberikan konsultasi hukum yang bersifat menyeluruh, tepat guna dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dalam hal waktu, tenaga dan dana yang diperlukan. KANTOR HUKUM RIDWAN SYAIDI TARIGAN & PARTNER Mendampingi dan / atau mewakili pelaku usaha dalam mengambil tindakan-tindakan hukum (Legal Actions) yang tepat dan cepat, Sehingga pelaku usaha dapat dengan cepat dan tepat mengatasi semua masalah hukum yang muncul di dalam praktek bisnisnya. Dan, bahkan lebih jauh memampukan pelaku usaha untuk mengatisipasi munculnya permasalahan dikemudian hari. Hal tersebut tentu saja dalam jangka panjang akan menghasilkan efisiensi juga memperkecil resiko dan kemungkinan kegagalan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Memberikan advokasi baik litigasi dan non litigasi. Serta melakukan beberapa aktivitas di bidang edukasi hukum yang berbentuk pelatihan dan training kemahiran hukum di beberapa bidang hukum sesuai kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN
1.    Litigasi :
Ø  Penyelesaian melalui pengadilan, setiap perkara atau sengketa, pertentangan dan perbedaan yang timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha yang harus diselesaikan didepan pengadilan seperti : Peradilan Perdata dan Pidana dalam jurisdiksi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; Peradilan Administrasi Negara dalam jurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung; Peradilan Agama jurisdiksi pengadilan agama, pengadilan tinggi agama dan Mahkamah Agung;  Peradilan Niaga dalam jurisdiksi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Dan Lain Sebagainya;

Ø  Penyelesaian diluar pengadilan adalah setiap perkara atau sengketa, pertentangan dan perbedaan yang timbul dalam hubungan dengan kegiatan bisnis yang harus diselesaikan didepan lembaga hukum diluar pengadilan seperti : Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Panitia Ad Hoc Arbitrase; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat; Mediasi/Negosiasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa/Alternatif Dispute Resolution (ADR).


2.    Non litigasi :
setiap Advice hukum dalam rangka proses preventif dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan maupun perbedaan, serta mengantisipasi adanya permasalahan hukum yang meungkin terjadi berkenaan dengan kegiatan usaha dan investasi, antara lain:
Ø  memberikan pendampingan dalam setiap perijinan dan lisensi baik tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah bagi investor Asing maupun lokal;
Ø  memberikan pendampingan atas pembelian dan pembebasan hak atas tanah sampai pada proses balik nama maupun hak pembebanannya atas jaminan kredit;  
Ø  memberikan pendampingan dalam negosiasi setiap kredit dan piutang-piutang  dalam perusahaan;
Ø  Memberikan pendampingan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau sengketa ketenagakerjaan  dalam perusahaan.
Ø  Menerbitkan panduan hukum bisnis bagi para pelaku usaha, antara lain :
·         Hukum Ketenagakerjaan;
·         Hukum kepailitan;
·         Hukum persaingan usaha;
·         Hukum eksport-import;
·  Hukum arbiterase dan Alternativ penyelesaian sengketa (Alternative dispute resolution/ADR)
·         Dan lain sebagainya.
Ø  Menerbitkan jurnal Hukum Bisnis;
Ø  Seminar dan/atau pellatihan bagi para pelaku usaha;
Ø  Konsultasi hukum;
Ø  Pengurusan investasi salam dan luar negeri
Ø  Konsultan hukum perusahaan.

D. KOMITMEN DAN KEPERCAYAAN
Selama dalam pengurusan dan penanganan setiap perkara klien baik didepan pengadilan maupun diluar pengadilan, kami wajib dan mengikatkan diri secara hukum untuk tidak memberikan bantuan dan konsultasi hukum sehubungan dengan perkara yang bertentangan kepentingan dengan perkara klien. (Info : http://www.lawoffice-rstp.com)






LATAR BELAKANG & MOTIVASI
 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah secara tegas menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip hukum negara mengharuskan dan menentukan antara lain menjamin kesetaraan dan persamaan untuk semua orang di depan hukum (kesetaraan di depan hukum).


Oleh karena itu, UUD 1945 juga menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip hukum di negara dan kehidupan negara, peran dan fungsi sebagai advokat profesional yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal penting, selain lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti polisi dan jaksa.

HUKUM JAMINAN

Pengertian
Hukum jaminan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur ketentuan mengenai jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kreditur atau pelaksanaan suatu prestasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah sering mendengar istilah jaminan. Jaminan dalam pengertian bahasa sehari-hari biasanya merujuk pada pengertian adanya suatu benda atau barang yang dijadikan sebagai pengganti atau penanggung pinjaman uang terhadap seseorang. Jadi pengertian jaminan secara umum adalah suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur. Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung didalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut:

1.     Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumberkan kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk yurisprudensi, baik itu berupa peraturan yang original (asli) maupun peraturan yang derivatif (turunan). Adapun ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan utang suatu jaminan.
2.     Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur). Pemberi jaminan yaitu pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada penerima jaminan (kreditur).
3.     Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur.
4.     Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunasan utang tertentu.
Jenis-jenis Hukum jaminan
·       Jaminan Umum : Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-undang
·       Jaminan Khusus : Jaminan yang lahir karena perjanjian
·       Jaminan Kebendaan: Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai hubungan langsung atas benda dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat diperalihkan.
·       Jaminan Perorangan: Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur, terhadap harta kekayaan debitur semuanya.
Asas-asas Hukum Jaminan
1. Asas Publicitiet
Asas bahwa semua hak baik hak tanggungan hak fidusia dan hipotik harus didaftarkan.
Hak tanggungan: Objek benda jaminan adalah tanah berikut atau tidak berikut dengan apa yang ada diatasnya maka aturan hukum dan yang mengaturnya adalah hak tanggungan.
Hak fidusia: Objek jaminan adalah benda bergerak contoh: mobil, sepeda motor, perabot rumah tangga. Benda yang akan menjadi jaminan masih tetap dikuasai. Aturan hukum yang mengaturnya disebut lembaga Fidusia.
Benda yang akan menjadi jaminan tapi tidak dikuasainya maka aturan hukum yang mengaturnya disebut pengadaian
Hipotik: Hipotik digunakan apabila benda yang sebagai jaminan berupa kapal yang berbobot minimal 20 ton.

Hak-hak yang dijadikan sebagai jaminan ia wajib didaftarkan yaitu dimasing-masing instansi yang berwenang terhadap benda tersebut. Kegunaan didaftarkan adalah supaya pihak ketiga tahu bahwa benda tersebut sedang dijaminkan untuk sebuah hutang atau dalam pembebanan hutang.
Asas publicitiet untuk melindungi pihak ketiga yang beritikat baik

2. Asas Specialitiet
Bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotik hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Secara ringkas, Bahwa sesuatu benda yang akan dijaminkan sudah didaftarkan.

3. Asas Tidak Dapat Dibagi
Yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Contoh: A berhutang ke Bank 100 juta dengan jaminan sebidang tanah, dan sebuah mobil. Tanah nilai taksirannya 100 juta dan mobil nilai taksirannya 60 juta, apabila hutang ini telah 50 % diselesaikan maka nilai jaminannya hanya sebatas 1 benda jaminan tapi dengan begitu walau hutang sudah mengecil tapi jaminan tidak bisa dibagi atau diambil.

Sistem Pengaturan Hukum Jaminan
Sistem Terbuka: Boleh disimpangi. Orang dapat melakukan hukum perjanjian mengenai apapun juga baik yang sudah ada pengatur aturannya dalam KUHPerdata (Nominat) maupun yang tidak diatur dalam KUHPerdata (Innominat).
Sistem Tertutup: Tidak Boleh disimpangi tunduk oleh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Sumber Hukum Jaminan
·       Buku ke II KUHPerdata: Antara lain tentang gadai dan hipotik.
·       Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Terutama yang berkaitan Hipotik kapal laut
·       Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok agrarian.
·       Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
·       Undang-undang No 42 tahun 1949 tentang Fidusia.
·       Undang-undang no 21 Tahun 1992 tentang pelayaran.

Fungsi Jaminan
Fungsi jaminan adalah sebagai sarana perlindungan bagi keamanan atau kepastian pelunasan hutang debitur kepada kreditur. Jaminan secara yuridis mempunyai fungsi untuk mengkover hutang. Oleh karena itu, jaminan di samping faktor-faktor lain (watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi), dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk para kreditur dalam kepastian atau pelunasan utang calon debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur.


RSTP Pengacara
Negara yang kuat di bangun atas pondasi yang kokoh berdasarkan
"Tuhan Yang Maha Esa"

Kebenaran itu ada kalau tahu sumbernya, hukum bisa ditegakkan kalau tahu caranya, sumber dari segala kebenaran dan keadilan adalah
"Tuhan Yang Maha Esa"